BONE,KLIKWARTA.ID — Anggaran Kabupaten Bone untuk 2027 mulai menemukan arah. Pemerintah Kabupaten Bone bersama DPRD Bone menyepakati KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai pijakan penyusunan APBD, dengan program pembangunan diarahkan agar manfaatnya lebih nyata dirasakan masyarakat.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS dalam Rapat Paripurna DPRD Bone di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Bone, Sabtu (5/9/2026). Momentum tersebut menjadi tahap penting sebelum pembahasan Rancangan APBD Bone 2027 memasuki tahapan berikutnya.
Bukan Sekadar Menyusun Angka
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan dan dihadiri Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, jajaran Forkopimda, anggota DPRD serta pimpinan organisasi perangkat daerah.
KUA-PPAS menjadi instrumen penting karena di dalamnya pemerintah daerah bersama DPRD menyepakati arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sekaligus prioritas program serta plafon anggaran sementara.
Bagi Pemkab Bone, kesepakatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif.
Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman menegaskan, penyusunan anggaran harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kita ingin anggaran yang disusun benar-benar memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi penekanan agar setiap rupiah dalam APBD nantinya memiliki arah yang jelas dan mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
Infrastruktur hingga Pertanian Jadi Perhatian
Sejumlah sektor menjadi bagian dari arah kebijakan anggaran 2027, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Program-program tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan Bone di berbagai sektor.
Namun, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar menyepakati angka.
Setelah KUA-PPAS disepakati, pemerintah daerah harus memastikan program prioritas diterjemahkan ke dalam Rancangan APBD secara terukur, tepat sasaran dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar agenda pembangunan dapat berjalan efektif.
“Dengan disepakatinya KUA-PPAS ini, kita memiliki acuan yang jelas dalam menyusun Rancangan APBD 2027. Harapannya seluruh program prioritas dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung visi pembangunan Kabupaten Bone,” tegas mantan Anggota Komisi IV DPR RI.
Setelah Sepakat, Pekerjaan Justru Dimulai
Kesepakatan KUA-PPAS menjadi pijakan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melanjutkan penyusunan Rancangan APBD 2027.
Rancangan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2027.
Artinya, kesepakatan pada Sabtu (5/9/2026) bukan garis akhir. Justru dari sinilah pertarungan sesungguhnya dimulai: memastikan prioritas yang telah disepakati benar-benar masuk dalam anggaran dan kemudian diwujudkan dalam program yang dirasakan masyarakat.
Sebab, APBD bukan sekadar deretan angka di atas kertas. Nilainya baru benar-benar berarti ketika anggaran itu berubah menjadi jalan yang lebih baik, layanan yang lebih dekat, ekonomi yang bergerak, dan kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera. (*)