BONE, KLIKWARTA.ID – Pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat merespons kelangkaan dan antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hingga memicu kemacetan.
Respons tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih yang digagas Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman di Baruga La Teya Riduni, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Senin (24/8/2026).
Rakor dipimpin langsung Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, didampingi Asisten II Setdakab Bone, Andi Amran. Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman turut mengikuti rapat melalui sambungan virtual.
Pertemuan tersebut melibatkan berbagai unsur terkait, di antaranya TNI, Polri, Tripika Kecamatan, kepala desa, organisasi kemasyarakatan, Pertamina Patra Niaga, manajer SPBU, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), hingga aktivis mahasiswa.
Pembentukan satgas menjadi langkah awal Pemkab Bone bersama aparat penegak hukum (APH) untuk memperketat pengawasan distribusi Solar dan Pertalite bersubsidi agar tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Bupati Minta Distribusi BBM Dikawal
Dalam rapat tersebut, Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa distribusi BBM bersubsidi harus mendapat pengawalan secara menyeluruh.
“Harus dikawal pendistribusiannya. Saya ulang kembali, yang harus kita kawal pendistribusiannya. Saya minta satgas BBM bersubsidi ini Merah Putih,” tegasnya.
Menurutnya, pembentukan Satgas BBM Bersubsidi Merah Putih merupakan respons atas keluhan masyarakat mengenai kelangkaan dan panjangnya antrean di sejumlah SPBU. Aspirasi tersebut, kata dia, disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial, termasuk dari kalangan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya.
“Pendistribusian BBM bersubsidi ini harus betul-betul tepat sasaran, sesuai petunjuk pelaksanaan, sesuai petunjuk teknis,” jelas Andi Asman Sulaiman.
Mantan Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura ini juga menekankan satgas harus bekerja secara independen dan tidak boleh terpengaruh kepentingan pihak mana pun.
“Satgas ini independen. Tidak boleh terkontaminasi dengan siapa pun juga,” tegasnya.
Pengawasan Diperluas hingga Tingkat Kecamatan
Untuk memperkuat pengawasan, satgas nantinya ditempatkan pada sejumlah titik strategis. Pertama, di SPBU sebagai lokasi utama distribusi BBM. Kedua, pada unit kantor kecamatan atau instansi vertikal tertentu sebagai pusat pemantauan. Ketiga, di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan, khususnya untuk memastikan BBM bersubsidi dapat diterima petani yang memenuhi ketentuan.
“Untuk pendistribusian memastikan sampai ke tangan petani,” kata Bupati.
Pengawasan juga tidak berhenti pada proses pembelian di SPBU. Satgas diminta menelusuri pihak yang membeli BBM, tujuan penggunaannya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan penerima subsidi.
“Kita akan lihat siapa yang melakukan pembelian, dibawa ke mana BBM tersebut, digunakan untuk apa. Apakah memang untuk kendaraan, pertanian, perikanan atau kebutuhan lainnya yang sesuai aturan, atau hanya kedok untuk mendapatkan BBM subsidi. Ini yang harus kita telusuri,” ujarnya.
Bupati juga meminta satgas melakukan pemantauan dan uji petik secara berkala untuk mengevaluasi pola distribusi di lapangan. “Kalau perlu, satgas melakukan uji petik satu minggu. Kita evaluasi,” lanjutnya lagi.
Dugaan Pelangsiran Jadi Sorotan
Dalam rakor, dugaan aktivitas pelangsiran BBM turut menjadi perhatian. Aktivis masyarakat, Nurwan Tifta, menilai antrean panjang di sejumlah SPBU perlu ditelusuri karena diduga terdapat oknum yang melakukan pembelian BBM secara berulang.
Ia meminta penggunaan jeriken serta kendaraan dengan tangki yang diduga telah dimodifikasi menjadi bagian dari pengawasan.
“Tertibkan itu jeriken-jeriken. Kemudian awasi ketat SPBU, karena banyak pelangsir menggunakan mobil atau motor yang tangkinya sudah dimodifikasi dan berkali-kali ikut antre dalam sehari,” tegasnya.
Camat Bengo, Andi Azhary Pratama, juga menyatakan dukungannya terhadap pembentukan satgas. Ia mengaku turut merasakan persoalan antrean BBM yang terjadi di lapangan.
“Saya korban, Pak. Saya mendukung Satgas ini terbentuk dan siap menjadi bagian dari Satgas, bahkan 24 jam,” tegasnya.
Ia menyebut masih ditemukan kendaraan yang mengantre BBM dan diduga menggunakan tangki modifikasi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperpanjang antrean dan mengurangi kesempatan masyarakat memperoleh BBM sesuai kebutuhan.
Penggunaan jeriken juga dinilai perlu diawasi untuk mencegah pembelian secara berlebihan dan menjaga distribusi subsidi tetap tepat sasaran.
Tambahan Pasokan BBM Diminta
Selain memperkuat pengawasan, Pemkab Bone juga mengambil langkah cepat untuk mengurai antrean dengan meminta tambahan pasokan BBM.
Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, mengatakan Pemkab Bone telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk meminta tambahan mobil tangki dan pasokan BBM bagi wilayah Bone.
“Kita meminta adanya drop tambahan mobil tangki dan tambahan pasokan untuk Bone. Alhamdulillah, permintaan tersebut mendapat persetujuan dari Pertamina. Ini kita lakukan untuk mengatasi antrean dan memastikan kebutuhan BBM masyarakat bisa segera terpenuhi,” pinta Wabup.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone, Anwar, juga menyampaikan bahwa tambahan mobil tangki diperlukan untuk mengatasi antrean yang terjadi di SPBU.
Menurut Wabup, tambahan pasokan merupakan langkah cepat untuk meredakan kondisi di lapangan. Sementara pembentukan satgas menjadi langkah jangka panjang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berlangsung tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Tidak Ada Toleransi Penyalahgunaan
Bupati Bone menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk penimbunan maupun pembelian yang tidak sesuai peruntukan.
“Kita ingin memastikan Solar dan Pertalite yang dibeli masyarakat benar-benar digunakan sesuai peruntukannya,” tegasnya.
Jika ditemukan dugaan penyalahgunaan, Satgas bersama APH akan melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau ditemukan penyalahgunaan, termasuk penimbunan atau praktik lain yang melanggar aturan, tentu Satgas akan bertindak bersama aparat penegak hukum. Jangan coba-coba menyalahgunakan BBM bersubsidi,” tegas Andi Asman.
Ia juga meminta seluruh personel yang nantinya ditugaskan dalam Satgas BBM Bersubsidi Merah Putih fokus menjalankan tugas pengawasan.
“Tidak boleh ada rasa toleransi. Kita harus sesuai dengan aturan. Jangan ragu bila kita berhadapan dengan aturan,” ujarnya.
Antisipasi Dampak Antrean
Andi Asman mengatakan antrean panjang di sejumlah SPBU telah menimbulkan persoalan baru, termasuk gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan potensi benturan di lapangan.
Karena itu, ia meminta seluruh unsur yang terlibat tetap mengantisipasi, mengawal, dan menjaga distribusi BBM agar berjalan tertib.
Dalam rakor juga dibahas laporan mengenai adanya pengurangan kuota BBM bersubsidi pada sejumlah SPBU. Kondisi tersebut dinilai semakin membutuhkan pengawasan agar pasokan yang tersedia tetap dapat diterima masyarakat yang menjadi sasaran subsidi.
“Memang ada kuota yang dikurangi menurut laporan dari awal dari teman-teman dari unit SPBU, tetapi tetap kita harus bagaimana bisa mengawal sampai ke tangan masyarakat atau petani. Itu hal penting,” kata Bupati.
Bagi Pemkab Bone, BBM bersubsidi bukan sekadar komoditas, tetapi berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk petani, pelaku UMKM, nelayan, dan kelompok masyarakat lain yang memenuhi ketentuan sebagai penerima subsidi.
Melalui pembentukan Satgas Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih, Pemkab Bone bersama APH dan seluruh unsur terkait berkomitmen memperketat pengawasan distribusi, mengurai antrean, mencegah penyalahgunaan, serta memastikan BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan distribusi BBM yang lebih tertib, transparan dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan kemacetan serta keresahan masyarakat akibat antrean panjang di SPBU. (*)