BONE,KLIKWARTA.ID — Program Kampung Nelayan Merah Putih kembali menyasar Kabupaten Bone. Namun, Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM ingin program tersebut tidak sekadar hadir, melainkan ditempatkan di wilayah yang benar-benar membutuhkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat pesisir.
Pesan itu mengemuka saat Andi Asman membahas rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bersama jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone serta perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menangani program tersebut. Pertemuan digelar di Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Kamis (3/9/2026).
Bukan Sekadar Bangun Kampung, Lokasi Jadi Perhatian
Andi Asman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian kepada Kabupaten Bone melalui program Kampung Nelayan Merah Putih.
Menurutnya, Bone memiliki wilayah yang luas dengan potensi sumber daya alam besar, termasuk sektor kelautan. Sejumlah kecamatan berada di kawasan pesisir dan masyarakatnya menggantungkan kehidupan pada sektor kelautan dan perikanan.
“Bone merupakan salah satu wilayah yang luas dan kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah laut. Sejumlah kecamatan berada di wilayah pesisir,” jelas Andi Asman.
Program Kampung Nelayan Merah Putih sebelumnya telah hadir di Bone. Tahun lalu, pembangunan program tersebut dilaksanakan di Desa Angkue, Kecamatan Kajuara.
Tahun ini, Bone kembali menjadi salah satu sasaran pelaksanaan program.
Bupati pun berharap penentuan lokasi dilakukan secara proporsional dengan melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat pesisir.
Pesisir Timur Bone Ikut Dibidik
Andi Asman menilai masih banyak kawasan pesisir di Bone yang membutuhkan perhatian dan dukungan program pemerintah.
Sejumlah wilayah bahkan disebutnya dapat menjadi perhatian, termasuk Desa Lamurukung, Kecamatan Tellu Siattinge, serta kawasan pesisir Sibulue, Barebbo dan wilayah pesisir timur Bone.
“Di Bone banyak warga masyarakat kita tinggal di daerah pesisir. Salah satu contohnya Desa Lamurukung Kecamatan Tellu Siattinge, Sibulue, Barebbo, termasuk wilayah pesisir timur, bisa menjadi perhatian,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan dorongan Pemkab Bone agar penentuan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih mempertimbangkan sebaran masyarakat pesisir dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Program Presiden Diminta Jangan Hanya Dirasakan Satu Kawasan
Bagi Andi Asman, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya soal menghadirkan program di satu titik. Yang lebih penting, manfaatnya dapat dirasakan masyarakat pesisir secara lebih luas.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak terkait dinilai menjadi kunci dalam menentukan lokasi serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin program Bapak Presiden dapat dirasakan secara menyeluruh masyarakat, sehingga sangat penting koordinasi dalam rangka pelaksanaan Kampung Nelayan Merah Putih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Pertemuan tersebut menjadi langkah Pemkab Bone untuk memastikan program Kampung Nelayan Merah Putih ditempatkan pada wilayah yang tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan.
Dengan kawasan pesisir yang tersebar di sejumlah kecamatan, pemerataan manfaat menjadi salah satu perhatian penting dalam pembahasan program tersebut.
Bukan sekadar membangun Kampung Nelayan Merah Putih, Bone ingin memastikan program itu hadir di tempat yang tepat—dan manfaatnya tidak berhenti di satu kawasan, tetapi menjangkau masyarakat pesisir di berbagai penjuru daerah.
Sebelumnya, Persoalan kampung nelayan menjadi salah satu titik perhatian Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono sejak awal memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Saat pertama menjabat, Menteri Trenggono turun langsung melihat kondisi kampung-kampung nelayan. Dari kunjungan tersebut, ia menemukan berbagai persoalan yang membutuhkan pembenahan, mulai dari kondisi lingkungan hingga lokasi pendaratan ikan yang belum sepenuhnya aman dan nyaman bagi masyarakat.
Keresahan terhadap kondisi tersebut kemudian mendorong lahirnya berbagai upaya perbaikan. Salah satunya melalui program Kampung Nelayan Maju yang berkembang menjadi Kampung Nelayan Modern. Program tersebut kemudian menjadi salah satu pijakan dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
KNMP Jadi Program Prioritas Nasional
KNMP kini menjadi salah satu dari enam Program Kerja Prioritas Nasional sektor kelautan dan perikanan periode 2025–2029.
Selain KNMP, lima program prioritas lainnya yakni tambak nila salin, budi daya ikan darat tematik, kapal ikan modern, tambak udang terintegrasi, serta sentra industri garam nasional.
Keenam program tersebut diarahkan bukan sekadar untuk mengejar capaian pembangunan, tetapi harus mampu menjawab persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat kelautan dan perikanan.
Dalam Rapat Konsolidasi Penguatan Pengendalian dan Pengawasan Intern serta Integritas PKPN, Menteri KP menegaskan bahwa setiap program pemerintah harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan secara langsung.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada terlaksananya sebuah program.
Lebih jauh, keberhasilan harus dilihat dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Integritas Jadi Kunci, Bukan Sekadar Slogan
Pesan tersebut berjalan beriringan dengan penguatan pengawasan dan integritas di lingkungan KKP.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menjalankan tugas sesuai aturan, menggunakan anggaran secara bertanggung jawab, serta tidak menyalahgunakan kewenangan.
Sebab, integritas tidak cukup hanya menjadi prinsip yang tertulis dalam dokumen atau slogan organisasi. Integritas harus tercermin dalam setiap keputusan dan pekerjaan sehari-hari.
Program yang baik akan kehilangan makna apabila pelaksanaannya tidak dibarengi tata kelola yang benar.
Karena itu, pengawasan internal, kepatuhan terhadap aturan, dan penggunaan anggaran yang tepat menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
SDM Kompeten untuk Program yang Berdampak
Cara kerja yang benar juga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
Untuk itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) terus memperkuat pendidikan, pelatihan, penyuluhan, standardisasi, dan sertifikasi.
Penguatan tersebut menjadi bagian penting dalam menyiapkan SDM kelautan dan perikanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lapangan.
Sebab, pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan anggaran, tetapi juga manusia yang mampu mengelola, mengembangkan, dan memastikan program berjalan secara tepat.
Pada akhirnya, KNMP dan berbagai program prioritas KKP diharapkan tidak berhenti pada seremoni maupun sekadar pencapaian administratif.
Program harus hadir dari kebutuhan masyarakat, dikerjakan dengan integritas, dikawal dengan pengawasan, dan ditopang SDM yang kompeten.
Dari kampung nelayan, perubahan itu harus benar-benar terasa. Bukan hanya terlihat dalam laporan, tetapi hadir dalam kehidupan masyarakat kelautan dan perikanan. (*)
#SobatBahari #KNMP #KKPGOID #SaktiWahyuTrenggono #SDMKP #SDMUnggul