BONE,KLIKWARTA.ID — Data kependudukan menjadi salah satu titik krusial dalam pelayanan pemerintahan. Karena itu, Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman menegaskan operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) harus ditempatkan sebagai pemeran utama ketika pemerintah berbicara soal data penduduk.
Penegasan itu disampaikan Andi Asman saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Operator SIAK. Tak hanya meminta operator bekerja serius, Bupati juga menyebut operator kecamatan yang menangani SIAK akan mendapatkan insentif Rp220.000 per bulan.
“Operator kecamatan yang menangani SIAK Rp220.000 per bulan. Masih mau?” tanya Bupati kepada peserta.
“Mau,” jawab peserta.
Bupati Bone: Jangan Bicara Data Tanpa Tanya Operator SIAK
Bagi Andi Asman, data kependudukan bukan perkara angka semata. Kesalahan kecil dalam data dapat berdampak pada pelayanan maupun kebijakan pemerintah.
Ia pun meminta para operator SIAK bekerja penuh tanggung jawab meski pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran.
“Saya minta teman-teman operator SIAK betul-betul bekerja dengan ikhlas. Karena kalau bicara masalah kependudukan, administrasi itu menyangkut hal yang sangat vital. Angka satu hilang saja, bahaya,” tegasnya.
Andi Asman juga mengingatkan jajaran pemerintah kecamatan agar tidak mengambil keputusan terkait data kependudukan hanya berdasarkan perkiraan.
Menurutnya, operator SIAK merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi data secara teknis.
“Kalau berbicara masalah data, operator SIAK yang jadi pemeran utama. Kalau berbicara masalah kebijakan struktural, camat, sekcam, baru Kasi Pemerintahan. Tapi kalau data, tanya dulu operatornya,” jelasnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penekanan agar tidak terjadi kesalahan dalam penempatan maupun penggunaan data kependudukan.
KTP Harus Makin Dekat, Bukan Warga yang Terus Mendekat
Penguatan SDM SIAK tidak berhenti pada persoalan data. Andi Asman juga mendorong agar pelayanan administrasi kependudukan, khususnya KTP, semakin mudah dijangkau masyarakat.
Ia menilai kondisi geografis Bone membuat pelayanan keliling menjadi penting, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
“Administrasi kependudukan sangat dibutuhkan masyarakat. Tanpa KTP kita tidak bisa memulai pekerjaan dan memulai apa saja. Mau memulai usaha, butuh KTP. Mau menikah di kota lain, butuh KTP,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan sarana pelayanan bergerak agar masyarakat tidak harus menghabiskan waktu dan biaya hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.
Ponre hingga Bontocani Disorot, Bus Layanan KTP Disiapkan
Sejumlah wilayah dengan akses yang relatif jauh dari pusat pelayanan turut menjadi perhatian. Andi Asman menyebut Watang Cani, Tellu Limpoe, Bontocani, hingga Ponre membutuhkan dukungan pelayanan administrasi kependudukan.
Ponre menjadi salah satu contoh wilayah yang menurutnya membutuhkan pendekatan pelayanan berbeda karena jaraknya cukup jauh.
“Ponre, misalnya, jauh sekali. Mau ke sana sekitar 80 kilometer. Insya Allah kita lanjutkan dan kerjakan tahun ini,” ujarnya.
Tak berhenti pada layanan yang sudah ada, Bupati juga mengusulkan penambahan armada bus pelayanan administrasi kependudukan pada tahun berikutnya.
Konsepnya, kendaraan layanan tidak hanya menunggu masyarakat datang, tetapi aktif bergerak mendatangi desa dan pusat-pusat aktivitas masyarakat.
“Kalau bisa tahun depan tambahan untuk layanan bus. Pengadaan bus, satu di kota, satu bus ke desa. Keliling ke desa. Kalau ada pasar, ada lomba atau kegiatan masyarakat, mobil standby di sana,” kata Andi Asman.
Dengan pola tersebut, pelayanan KTP diharapkan semakin dekat dengan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Anggaran Dikembalikan untuk Masyarakat
Andi Asman menegaskan, penguatan sarana pelayanan publik pada akhirnya harus bermuara pada manfaat yang dirasakan masyarakat.
Ia menyebut anggaran yang digunakan untuk memperkuat pelayanan merupakan uang masyarakat yang semestinya kembali dalam bentuk pelayanan.
“Ini uang masyarakat, tidak apa-apa. Dari masyarakat, ke masyarakat kembali,” tegasnya.
Kasi Pemerintahan Diminta Tak Lepas dari Urusan Data
Bupati Bone juga mengingatkan pentingnya posisi Kepala Seksi Pemerintahan di tingkat kecamatan.
Menurutnya, Kasi Pemerintahan memiliki peran penting dalam memastikan urusan administrasi kependudukan tetap berjalan ketika camat maupun sekretaris kecamatan tidak berada di tempat.
“Kalau camat tidak ada, sekcam. Kalau tidak ada sekcam, Kasi Pemerintahan. Bapak sebagai penanggung jawab administrasi kependudukan,” jelasnya.
Ia meminta para Kasi Pemerintahan memahami persoalan administrasi kependudukan sekaligus memastikan koordinasi dengan operator SIAK berjalan baik.
Bimtek Jangan Berakhir Jadi Seremonial
Andi Asman berharap Bimtek peningkatan kapasitas tersebut tidak sekadar menjadi agenda formalitas.
Pengetahuan yang diperoleh peserta harus diterapkan saat kembali menjalankan tugas di wilayah masing-masing.
Ia menilai penguatan SDM harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi digital. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, potensi kesalahan administrasi diharapkan dapat ditekan.
“Sekarang kita dibantu dengan penguatan berbasis digital, maka sulit untuk kita lakukan kesalahan-kesalahan administrasi seperti yang pernah terjadi,” katanya.
Bupati kembali mengingatkan agar operator SIAK tidak dikesampingkan ketika pemerintah membutuhkan data kependudukan.
“Kalau berbicara masalah data, jangan sampai operator SIAK tidak dilibatkan. Jangan sampai salah menempatkan karena datanya salah. Tolong, kalau berbicara masalah data, operator SIAK harus menjadi pemeran utama,” pungkasnya.
Data yang akurat dimulai dari operator yang bekerja tepat. Dan pelayanan yang dekat dimulai ketika pemerintah tak lagi menunggu warga datang, tetapi menghadirkan layanan hingga ke pelosok Bone.
“Operator SIAK menjadi pemeran utama di balik data yang akurat, sementara layanan KTP didorong bergerak lebih jauh—hingga warga pelosok Bone tak perlu lagi menempuh perjalanan panjang hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.” (*)