MAKASSAR,KLIKWARTA.ID — Pemerintah Kabupaten Bone mulai memperkuat langkah optimalisasi penerimaan daerah melalui sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) di Kompleks Gedung Keuangan Negara (GKN), Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membahas strategi memperkuat fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone.
Wabup Bone hadir bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bone serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bone, Ir. Muhammad Angkasa, M.Si., dan jajaran.
Andi Akmal menegaskan, penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan DJP menjadi penting di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk berkurangnya transfer ke daerah.
Menurutnya, peningkatan PAD harus menjadi salah satu strategi utama agar kemampuan fiskal daerah tetap terjaga dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Harapan kita tentu bagaimana membangun sinergitas antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pemerintah daerah. Penguatan fiskal daerah ini menjadi salah satu tulang punggung pembangunan,” jelas Andi Akmal.
Ia mengatakan, masih terdapat sejumlah potensi penerimaan yang perlu dioptimalkan. PAD Bone, kata dia, menunjukkan tren positif dengan peningkatan sekitar Rp80 miliar pada tahun sebelumnya.
Bahkan, hingga Juni 2026, Pemkab Bone optimistis peningkatan PAD tahun ini dapat mencapai sekitar Rp150 miliar.
Sejumlah sektor dinilai memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan penerimaan tersebut, di antaranya pajak makanan dan minuman, perhotelan, serta berbagai sektor ekonomi yang berkembang seiring meningkatnya aktivitas investasi di Kabupaten Bone.
Soroti Pajak Hotel dan Parkir
Dalam pertemuan itu, Andi Akmal juga menyoroti sejumlah sektor yang dinilai masih menyimpan potensi penerimaan cukup besar.
Salah satunya pajak kendaraan bermotor yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi serta pajak parkir, khususnya parkir khusus.
Menurutnya, perkembangan investasi dan sejumlah proyek hilirisasi di Bone berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru yang pada akhirnya dapat memperluas basis penerimaan daerah.
Namun, optimalisasi pajak juga menghadapi sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya sektor perhotelan.
Pemkab Bone menemukan adanya kecenderungan penurunan laporan pajak hotel, sementara tingkat okupansi atau keterisian kamar di lapangan justru masih terpantau cukup tinggi.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan pendampingan dan pengawasan yang lebih kuat agar pelaporan pajak dapat mencerminkan kondisi usaha sebenarnya.
“Ini yang kita harapkan ada pendampingan dari DJP, baik pelatihan maupun pemeriksaan, sehingga wajib pajak bisa melaporkan data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan,” ujarnya.
DJP Dorong Pertukaran Data
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Imanul Hakim, menekankan pentingnya penguatan pertukaran dan pemanfaatan data antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, terdapat kondisi ketika pemerintah daerah memiliki kewenangan terhadap suatu jenis penerimaan, tetapi belum memiliki data yang memadai. Sebaliknya, pemerintah pusat memiliki data, namun tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengeksekusi pajak daerah.
Karena itu, pertukaran data dinilai menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan optimalisasi penerimaan.
Proses tersebut, kata dia, harus tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui mekanisme Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan peraturan perundang-undangan.
DJP juga mendorong pemeriksaan yang lebih komprehensif terhadap sektor restoran, kuliner, dan perhotelan dengan menggunakan berbagai indikator pendukung. Di antaranya biaya produksi, penggunaan listrik dan air hingga pengelolaan sampah.
Indikator tersebut dapat menjadi data pembanding untuk melihat kesesuaian antara aktivitas usaha dengan laporan yang disampaikan wajib pajak.
PBB di Kawasan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan juga menyentuh sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama terkait penilaian objek pajak di kawasan yang mengalami pertumbuhan ekonomi.
Perkembangan harga tanah serta transaksi pembelian lahan di sekitar kawasan yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan ekonomi maupun kawasan pelabuhan dinilai perlu mendapat perhatian.
Pendataan dan pengawasan terhadap perkembangan nilai tanah menjadi penting agar potensi penerimaan dari sektor PBB dapat dihitung secara lebih akurat dan sesuai kondisi perkembangan kawasan.
Kepala Bapenda Bone, Ir. Muhammad Angkasa, M.Si., mengatakan optimalisasi pendapatan daerah tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dengan dukungan data, kewenangan dan regulasi yang jelas.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari penyesuaian pelaporan, pembukuan hingga praktik lain yang berpotensi membuat penerimaan daerah belum tergarap secara maksimal.
“Dengan adanya dukungan, power, serta payung hukum yang jelas, kita dapat bergerak bersama secara lebih taktis, efektif, dan terstruktur,” ujar Muhammad Angkasa.
Ia menegaskan, upaya meningkatkan pendapatan daerah harus tetap dilakukan secara profesional, akuntabel dan sesuai koridor hukum.
Sinergi Diperkuat
Menutup pertemuan, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin mengapresiasi komunikasi dan sinergi yang telah dibangun bersama Kanwil DJP Sulselbartra.
Ia berharap pendampingan teknis dan strategis dari DJP dapat terus berlanjut, khususnya dalam meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat pemanfaatan data serta mengoptimalkan potensi penerimaan di berbagai sektor.
Bagi Pemkab Bone, peningkatan PAD bukan semata mengejar angka penerimaan, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan sinergi dan kebersamaan, kita berharap penerimaan daerah dapat terus kita genjot untuk kemajuan Kabupaten Bone,” tandasnya. (*)