BONE,KLIKWARTA.ID — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia mendorong penguatan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan re-branding layanan kependudukan dan pencatatan sipil serta fasilitasi pendaftaran penduduk melalui layanan jemput bola.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lateya Riduni, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Jalan Petta Ponggawae, Kota Watampone, Selasa (11/8/2026).
Selain memperkuat akses pelayanan administrasi kependudukan, kegiatan ini juga membahas verifikasi digitalisasi perlindungan sosial melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikembangkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
Peserta mendapatkan materi mengenai pentingnya verifikasi bantuan sosial berbasis data kependudukan yang terintegrasi melalui IKD. Integrasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan akurasi data sekaligus mendukung penyaluran program pemerintah agar lebih tepat sasaran.
Taufan Pawe: Layanan Jemput Bola Tepat untuk Bone
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menilai pelaksanaan layanan jemput bola administrasi kependudukan sangat tepat diterapkan di Kabupaten Bone.
Menurutnya, Bone merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar. Besarnya jumlah penduduk tersebut membuat penguatan pelayanan administrasi kependudukan menjadi kebutuhan penting agar layanan semakin mudah dijangkau masyarakat.
“Ini sangat tepat dilaksanakan di Bone. Apalagi Bone merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kota Makassar,” ujar Taufan Pawe.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan IKD sebagai bagian dari transformasi pemerintahan. Digitalisasi identitas kependudukan dinilai dapat mendorong pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan efisien.
“Identitas Kependudukan Digital sangat penting karena menjadi bagian dari transformasi pemerintahan. Ini harus terus didorong agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat dan efisien,” katanya.
Taufan menambahkan, administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan dokumen identitas. Data kependudukan juga menjadi salah satu fondasi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah, termasuk program bantuan sosial.
Karena itu, integrasi data kependudukan dinilai menjadi kunci untuk mendukung akurasi penerima manfaat dan memastikan berbagai program pemerintah dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.
Disdukcapil Bone Perluas Layanan hingga Kecamatan dan Desa
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Andi Saharuddin, mengatakan pelayanan administrasi kependudukan harus terus didekatkan kepada masyarakat.
Menurutnya, layanan jemput bola menjadi salah satu strategi untuk memastikan masyarakat memperoleh dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan tepat.
“Melalui layanan jemput bola ini, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan dengan lebih mudah, cepat dan tepat. Ini juga menjadi bagian dari upaya kami meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bone,” kata Andi Saharuddin.
Ia menjelaskan, layanan jemput bola juga menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses untuk datang langsung ke kantor pelayanan.
Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin (Beramal) terus mendorong pendekatan pelayanan kependudukan hingga ke sejumlah kecamatan.
Penguatan kolaborasi dengan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, serta para pendamping dinilai penting agar masyarakat yang membutuhkan dokumen administrasi kependudukan dapat segera memperoleh pelayanan.
“Kami berharap kolaborasi dengan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan serta para pendamping dapat terus diperkuat. Dengan begitu, masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan dapat segera terlayani,” harapnya.
Diskominfo Bone Tekankan Keamanan Data Digital
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone, Anwar, mengatakan transformasi pelayanan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan teknologi digital.
Menurutnya, IKD menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun pelayanan publik yang lebih efektif, cepat, dan terintegrasi.
“Transformasi layanan pemerintahan saat ini tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi digital. Identitas Kependudukan Digital menjadi salah satu bagian penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, cepat dan terintegrasi,” ujar Anwar.
Namun, ia menegaskan bahwa digitalisasi administrasi kependudukan perlu diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai keamanan dan kerahasiaan data pribadi.
Hal tersebut penting agar pemanfaatan layanan digital tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan pemerintahan berbasis teknologi.
Perkuat Integrasi Data untuk Bansos
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan camat se-Kabupaten Bone, perwakilan lurah dan kepala desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di Kabupaten Bone.
Melalui kegiatan ini, pemerintah mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan, desa dan kelurahan.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan administrasi kependudukan, mempercepat digitalisasi identitas penduduk, serta memperkuat integrasi data kependudukan dalam mendukung program perlindungan sosial.
Dengan data kependudukan yang semakin terintegrasi dan layanan yang semakin dekat dengan masyarakat, pemerintah berharap pelayanan publik di Kabupaten Bone dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat dan tepat sasaran. (*)