MAKASSAR, KLIKWARTA.ID — Upaya percepatan pengelolaan sampah berbasis teknologi di Sulawesi Selatan terus diperkuat melalui sinergi lintas pemerintahan.
Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, M.Si., di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Rabu (5/8/2026).
Pertemuan tersebut mempertemukan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan untuk membahas langkah strategis percepatan penanganan sampah melalui pengembangan teknologi modern yang berkelanjutan.
Sebelum rapat dimulai, Menteri Lingkungan Hidup bersama rombongan disambut langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan H. Andi Sudirman Sulaiman, S.T., didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Hj. Fatmawati Rusdi, S.E., M.M.
Agenda utama pertemuan membahas progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di Kota Makassar serta pengembangan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), yakni sistem pengolahan sampah yang mengubah limbah menjadi bahan bakar alternatif bernilai ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA).
Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung penuh kebijakan nasional terkait percepatan pengelolaan sampah.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap menjalankan amanah Presiden melalui Peraturan Presiden terkait percepatan pengelolaan sampah. Persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani dengan pola lama. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan seluruh kabupaten/kota agar penanganannya lebih terintegrasi, efektif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan memiliki komitmen yang sama dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berorientasi pada keberlanjutan.
“Kita ingin menjadikan sampah bukan lagi sebagai persoalan, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Karena itu, sinergi antardaerah sangat penting agar program ini dapat berjalan secara maksimal. Pemerintah provinsi siap mendukung langkah-langkah yang dilakukan kabupaten dan kota dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat menekankan bahwa transformasi pengelolaan sampah harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh pemerintah daerah.
Menurutnya, pengembangan teknologi PSEL dan RDF menjadi solusi strategis dalam mengurangi timbulan sampah sekaligus menciptakan nilai tambah melalui pemanfaatan limbah sebagai sumber energi dan bahan bakar alternatif.
“Kita harus mengubah cara pandang terhadap sampah. Sampah bukan semata-mata limbah yang harus dibuang, tetapi dapat diolah menjadi sumber energi maupun bahan bakar alternatif yang bernilai ekonomi. Melalui pengembangan RDF dan PSEL, kita ingin menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan,” kata Jumhur.
Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah segera menyusun langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan, penguatan regulasi hingga penyediaan dukungan teknis agar program nasional tersebut dapat diimplementasikan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
“Pemerintah Kabupaten Bone menyambut baik berbagai langkah strategis yang diarahkan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kami siap memperkuat sinergi dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, termasuk mendorong pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Harapannya, pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ungkap Andi Akmal.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan sebagai wujud komitmen bersama dalam mendukung percepatan implementasi pengelolaan sampah berbasis teknologi. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, modern, serta berkelanjutan demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. (*)