---- Sidak SPBU Pallengoreng, Perketat Solar Subsidi, Bupati: Jangan Ada Kebijakan di Luar Aturan
BONE,KLIKWARTA.ID — Persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bone. Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., tak hanya mengandalkan laporan dan rapat koordinasi, tetapi turun langsung mengecek kondisi penyaluran BBM bersubsidi di lapangan.
Bupati yang akrab disapa BupAAS itu melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Pallengoreng, Jalan Gatot Subroto, Kota Watampone, Sabtu (29/8/2026).
Kedatangan Bupati disambut aktivitas kendaraan yang tengah mengantre untuk mendapatkan BBM, khususnya Solar subsidi. Dari area pengisian, Andi Asman memantau langsung pola antrean, proses pelayanan hingga mekanisme pembelian BBM bersubsidi.
Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran Solar subsidi berjalan sesuai ketentuan sekaligus merespons keluhan masyarakat terkait antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU.
Bupati didampingi aparat kepolisian, termasuk Bhabinkamtibmas, serta tim Satgas Merah Putih yang dibentuk untuk mengawasi distribusi BBM dan LPG bersubsidi di Kabupaten Bone.
Dalam peninjauan itu, salah satu titik perhatian adalah penggunaan surat rekomendasi bagi kelompok tani yang membeli Solar subsidi menggunakan jeriken.
Andi Asman menegaskan, pembelian BBM subsidi menggunakan jeriken harus dilengkapi surat rekomendasi resmi dari Kepala Dinas Pertanian atau Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Dokumen tersebut tidak boleh digunakan di luar peruntukannya.
Ia juga meminta petugas dispenser tidak memberikan pelayanan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
“Jangan memberikan kebijakan di luar aturan. Jangan membeda-bedakan. Kita harus berjalan sesuai regulasi,” tegas Andi Asman.
Menurutnya, persoalan antrean BBM tidak bisa diselesaikan hanya dengan membahasnya di ruang rapat. Kondisi sebenarnya harus dilihat langsung agar pemerintah dapat mengetahui sumber persoalan sekaligus menentukan langkah penyelesaian.
“Saya tidak ingin hanya menerima laporan. Kita harus turun langsung melihat kondisi di lapangan. Kalau ada persoalan, kita cari tahu apa penyebabnya dan kita benahi bersama,” tegasnya lagi.
Bupati menegaskan, pemerintah daerah hadir untuk memastikan masyarakat memperoleh haknya atas BBM bersubsidi secara tertib dan adil, bukan untuk mempersulit proses pembelian.
Karena itu, ia meminta Satgas Merah Putih memperkuat pengawasan dan tidak hanya bergerak ketika persoalan sudah muncul.
“Kita mau jaga masyarakat. Kalau ada yang perlu diperbaiki, segera kita perbaiki. Jangan sampai masyarakat yang justru dirugikan,” ungkapnya.
Dalam sidak tersebut, tim juga menemukan antrean sejumlah truk dan kendaraan di sekitar SPBU. Pengaturan kemudian dilakukan oleh tim gabungan Satgas BBM agar proses pengisian kembali berjalan tertib.
Setelah dilakukan pengaturan dan pengawasan, aktivitas pengisian Solar di SPBU Pallengoreng kembali berlangsung lancar.
Seorang pengemudi truk yang ditemui di lokasi menyebut antrean sebelumnya dipengaruhi kekhawatiran pengguna kendaraan terhadap ketersediaan Solar. Namun, setelah dilakukan pengaturan dan pengawasan, proses pengisian disebut kembali berjalan normal.
Andi Asman mengatakan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi akan dilakukan secara berkala di sejumlah SPBU. Pemerintah daerah juga akan mengevaluasi mekanisme penerbitan dan penggunaan surat rekomendasi agar tidak menjadi celah penyalahgunaan.
“BBM bersubsidi harus benar-benar tepat sasaran. Kita ingin memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan sesuai aturan dan tidak dirugikan oleh praktik yang menyalahgunakan rekomendasi,” ujarnya.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari praktisi sosial Rahman Arif. Ia menilai keberanian Bupati turun langsung ke lapangan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah menangani persoalan antrean BBM.
“Saya kira sudah sangat luar biasa apa yang dilakukan Bupati Bone. Tidak hanya sekadar rapat, tetapi turun langsung mengecek ke lapangan. Insya Allah kita yakin dalam sepekan ke depan, distribusi BBM di Bone kembali normal,” katanya.
Sidak di SPBU Pallengoreng sekaligus menegaskan bahwa pengawasan BBM bersubsidi di Kabupaten Bone tidak berhenti pada pembentukan Satgas Merah Putih.
Pemkab Bone memastikan pengawasan akan terus diperkuat, termasuk terhadap distribusi Solar subsidi, penggunaan surat rekomendasi, serta pelayanan di tingkat SPBU.
Pemerintah daerah berharap langkah tersebut mampu menekan antrean, mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, dan memastikan distribusi energi bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Dengan demikian, kebijakan pengawasan BBM tidak sekadar berhenti di atas kertas, tetapi diterapkan langsung di lapangan demi menciptakan distribusi yang tertib, transparan, adil, dan tepat sasaran. (*)