BONE,KLIKWARTA.id--- Pemerintahan Beramal di bawah komando Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bersama Wakilnya Andi Akmal Pasluddin, menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan program kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC), meskipun tengah menghadapi beban tunggakan utang kepada BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., MM., dalam Rapat Paripurna DPRD Bone terkait pendapat akhir fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Jumat, (25/07/2025) Malam.
“Kesehatan gratis tetap kita anggarkan. Pemda tetap memberikan perhatian untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur meski kondisi keuangan masih belum sepenuhnya stabil,” tegas mantan Anggota Komisi IV DPR RI.
Wabup Bone juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih memiliki piutang ke Kabupaten Bone sebesar Rp64 miliar, salah satunya terkait pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Ironisnya, di saat yang sama, Pemkab Bone juga tercatat memiliki utang ke BPJS sebesar nilai yang sama.
Namun, tekanan fiskal ini tidak menghentikan langkah duet kepemimpinan Andi Asman Sulaiman – Andi Akmal Pasluddin (Beramal) untuk tetap menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga.
Olehnya itu, di tengah kondisi keuangan Pemda Bone yang belum stabil, Pemda Bone. Menurut, Andi Akmal tetap memprogramkan kesehatan gratis, hingga perbaikan infrastruktur bagi masyarakat Kabupaten Bone. “Untuk UHC, Pemda Bone sudah anggarkan,” sebutnya.
Sementara itu, Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, bahkan secara tegas menginstruksikan agar pelayanan rumah sakit, khususnya Unit Gawat Darurat (UGD), tidak boleh mengutamakan birokrasi di atas keselamatan pasien.
“Pasien harus dilayani dulu, baru kemudian administrasi belakangan. Jangan sampai nyawa menunggu berkas,” seru Andi Asman dalam keterangannya.
Selain itu, Bupati Bone Andi Asman juga menekankan pentingnya Unit Gawat Darurat (UGD) dan loket utama pelayanan rumah sakit harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Salahsatunya kesiapsiagaan tenaga medis selama 24 jam, termasuk kehadiran dokter dan koordinator jaga pada setiap shift, terlebih di malam hari.
“Tak terkecuali dokter dan koordinator jaga (kabid) di UGD. Setiap shift wajib stand by, terutama di malam hari,” tegasnya.
Bukan saja pelayanan, Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit agar pasien dan keluarga merasa aman dan nyaman
“Petugas UGD harus siap siaga. Kebersihan dan kenyamanan lingkungan RS juga wajib diperhatikan,” tambah mantan Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bone.
Sementara, Masyarakat sendiri berharap agar layanan UHC dengan skema Non-Cut Off dapat segera diaktifkan kembali. Skema ini sebelumnya memberi keuntungan bagi warga kurang mampu karena BPJS mereka bisa langsung aktif begitu didaftarkan oleh pemerintah, tanpa masa tunggu sebulan seperti regulasi biasa.
Namun sejak 30 November 2024 lalu, layanan UHC Non-Cut Off tersebut terpaksa dihentikan menyusul tunggakan utang Pemkab Bone ke BPJS Kesehatan yang mencapai Rp65 miliar.
Kini, masyarakat menanti langkah konkret Pemkab untuk melunasi utang tersebut agar program UHC penuh bisa kembali dinikmati tanpa hambatan administratif.
Sekedar diketahui, Wakil Bupati Bone Dr.H.Andi Akmal Pasluddin, S.P, M.M., menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap peraturan daerah (Perda) tentang pertanggung jawaban anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bone tahun Anggaran 2024.
Turut hadir Pj.Sekda Bone, Ketua Pengadilan Agama Bone, Kepala OPD, Kabag, Camat dan tamu undangan lainnya. (*/rls)