BONE,KLIKWARTA.id — Angin segar perubahan kembali berembus di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone. Ada sekitar 50 pejabat eselon III dan IV bakal menjalani mutasi jabatan dalam waktu dekat.
Ini bukan sekadar rutinitas birokrasi melainkan penanda arah baru yang tengah dibangun dalam tubuh pemerintahan daerah.
Kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone di bawah komando Bupati Andi Asman Sulaiman dan Wabup Andi Akmal Pasluddin (Beramal) bakal kembali menggelar mutasi pejabat lingkup Pemda Bone.
Tak kurang dari 50 nama telah masuk dalam daftar pelantikan yang mencakup pejabat setingkat Kepala Dinas, Camat, Lurah, hingga struktural teknis lainnya. Mutasi kali ini juga akan dirangkaikan dengan pelantikan Hj. Faidah, S.STP sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Bone, berdasarkan hasil seleksi terbuka jabatan tinggi pratama tahun 2025.
Hadirnya Hj. Faidah sebagai Sekretaris Dewan menjadi perhatian tersendiri. Sosok perempuan ASN dengan rekam jejak panjang di bidang administrasi pemerintahan ini menjadi representasi keberhasilan lelang jabatan yang semakin terbuka dan kompetitif.
Langkah mutasi pemerintahan Beramal dilaksanakan setelah terbitnya rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone, Edy Saputra Syam, S.STP., M.Si, mengatakan bahwa proses mutasi telah mengantongi persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
“Kami sudah mendapatkan rekomendasi dari Mendagri. Saat ini tinggal menunggu waktu dari pimpinan untuk pelaksanaan pelantikan, sekitar 50-an (pejabat lingkup Pemda Bone dimutasi, red),” katanya dalam keterangannya kepada Klikwarta.id, Jumat, (01/08/2025).
Lebih lanjut, mantan Camat Bengo menerangkan, mutasi ini bukan semata perpindahan posisi. “Ini adalah bagian dari penyegaran birokrasi dan peningkatan efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah. Kita ingin menghadirkan energi baru di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ujarnya.
Pelantikan ini diharapkan dapat memacu semangat kerja dan profesionalisme aparatur sipil negara di Kabupaten Bone.
Meski waktu pelantikan belum diumumkan secara resmi, suasana di lingkup ASN mulai dipenuhi spekulasi dan antisipasi. Beberapa di antaranya bersiap, sebagian lainnya berharap, namun semua menyadari bahwa perubahan adalah bagian tak terelakkan dari dinamika birokrasi.
Penyegaran birokrasi adalah langkah strategis dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih adaptif dan responsif. Di balik nama-nama yang akan dilantik, harapan besar masyarakat Bone ikut bergantung untuk pelayanan yang lebih baik, kepemimpinan yang lebih tanggap, serta birokrasi yang semakin gesit dan bersih. (*/rls)