—- Bawa Isu Permodalan UMKM, Hadiri Rakornas TPAKD Bersama Presiden Prabowo
JAKARTA,KLIKWARTA.ID — Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menekankan pentingnya perluasan akses pembiayaan dan layanan keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam momentum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di Grand Ballroom Convention KMA JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan tersebut dibuka dan dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Rakornas TPAKD 2026 menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah bersama industri jasa keuangan dalam memperluas inklusi keuangan serta memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bone, perluasan akses pembiayaan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pengembangan UMKM. Kemudahan memperoleh modal diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, hingga membuka peluang kerja baru.
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, mengatakan bahwa program perluasan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan permodalan untuk mengembangkan usaha.
“Perluasan akses keuangan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami berharap semakin banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bone yang mendapatkan akses pembiayaan dan layanan keuangan untuk mengembangkan usaha mereka,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, dan lembaga jasa keuangan perlu terus diperkuat agar program pembiayaan dapat menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan, termasuk usaha mikro yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber permodalan formal.
Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mendorong pemanfaatan layanan keuangan secara lebih luas, sekaligus meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
“Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis akses keuangan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja,” tambahnya.
Melalui keikutsertaan dalam Rakornas TPAKD 2026, Pemerintah Kabupaten Bone diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong program inklusi keuangan yang tepat sasaran.
Upaya tersebut diarahkan agar semakin banyak masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Bone memperoleh kesempatan mengakses pembiayaan, mengembangkan usaha, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (*)