Langkah itu dibahas BupAAS bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bone dalam rapat di Aula Lateya Riduni, Kota Watampone, Kamis (24/9/2026). Selain kekeringan, rapat juga membahas stabilitas politik dan keamanan serta ketahanan ekonomi masyarakat.
Bupati Bone Andi Asman mengatakan, kondisi dan kebutuhan masyarakat harus dipetakan hingga tingkat desa. Sebab, setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda, termasuk dalam hal produksi dan konsumsi pangan.
“Kita bisa klasifikasikan kebutuhan masyarakat desa. Ada wilayah kecamatan dan desa yang menjadi produsen, ada juga wilayah yang menjadi konsumen,” katanya.
Menurutnya, pemetaan tersebut penting agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi setiap wilayah sebelum menentukan langkah penanganan.
“Misalnya ada wilayah produsen padi, ada produsen jagung, dan ada wilayah konsumen padi dan jagung. Ini harus kita petakan supaya kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Pemetaan itu menjadi semakin penting di tengah antisipasi dampak kekeringan, khususnya terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan. Pemerintah perlu mengetahui wilayah yang memiliki kapasitas produksi sekaligus wilayah yang berpotensi membutuhkan dukungan.
Andi Asman menegaskan, persoalan masyarakat harus dibaca sejak awal dan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor.
“Kita lakukan rapat untuk melihat apa permasalahan masyarakat dan bagaimana solusinya. Semua harus kita petakan dan ditindaklanjuti bersama,” tegasnya.
Selain membahas kondisi pangan dan dampak kekeringan, rapat tersebut juga menjadi forum penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah serta mengantisipasi berbagai potensi persoalan di tengah masyarakat.
Rapat dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bone serta jajaran Forkopimcam se-Kabupaten Bone.
Dengan pemetaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun langkah yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah, baik dalam menjaga ketahanan pangan, memperkuat ekonomi masyarakat maupun menghadapi dampak kekeringan. (*)