BONE,KLIKWARTA.ID — Pemerintah Kabupaten Bone mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Sekolah Rakyat Permanen.
Tahap awal ini dipandang bukan sekadar agenda penyambutan peserta didik, melainkan fondasi penting untuk memastikan program pendidikan yang ditujukan bagi masyarakat rentan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Bone, Senin, (13/7/2026).
Rapat ini juga menjadi tindak lanjut hasil kesepakatan Tim Transisi yang disusun pada 10 Juli 2026 sebagai acuan penyelesaian berbagai kebutuhan teknis menjelang dimulainya MPLS.
Hadir dalam rapat tersebut Asisten I Setda Bone, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Kepala UPT SMA Kabupaten Bone, tim dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Camat Tanete Riattang Timur, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada kesiapan ruang belajar atau tenaga pendidik. Program tersebut, menurutnya, membutuhkan keterlibatan banyak pihak karena menyangkut layanan pendidikan yang terintegrasi dengan aspek kesehatan, perlindungan sosial, administrasi kependudukan, hingga pendampingan bagi peserta didik.
"Seluruh perangkat daerah harus memahami peran masing-masing. Sekolah Rakyat merupakan program bersama yang keberhasilannya ditentukan oleh sinergi seluruh pihak," tegas Wabup AAP.
Ia meminta setiap instansi memastikan seluruh kebutuhan dasar telah dipenuhi sebelum peserta didik memasuki lingkungan sekolah. Kesiapan sarana dan prasarana, layanan kesehatan, dukungan sosial, hingga sistem pendampingan harus berjalan secara terpadu agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan aman dan nyaman sejak hari pertama.
MPLS, lanjutnya, menjadi momentum penting untuk membangun lingkungan belajar yang ramah sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Karena itu, orientasi sekolah tidak boleh dimaknai sebatas kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang pembentukan karakter dan adaptasi awal bagi siswa terhadap budaya belajar di Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan. Kehadirannya diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses pendidikan sekaligus membuka kesempatan yang lebih setara bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bone, penyelenggaraan Sekolah Rakyat Permanen menjadi bagian dari komitmen memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Melalui koordinasi lintas sektor yang terus dilakukan, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai perencanaan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang menjadi sasaran utama.(*)