KENDARI,KLIKWARTA— Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menghadiri kegiatan silaturahmi dan arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sulawesi yang berlangsung di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Sabtu (30/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Menko Polkam RI Jenderal TNI (Purn.) Djajadi Chaniago, Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, para kepala daerah, unsur Forkopimda, serta pejabat pemerintah dari berbagai provinsi di Pulau Sulawesi.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang telah menunjuk Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan strategis tersebut.
Menurutnya, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi.
“Kami berkomitmen untuk menyukseskan berbagai program strategis nasional seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, pembangunan tiga juta rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta program-program prioritas lainnya,” jelas Andi Sumangerukka.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas kepercayaan yang diberikan kepada Sulawesi Tenggara sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan yang dinilai sangat penting bagi penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Forkopimda dalam menjaga kerukunan masyarakat, keamanan, serta ketertiban umum sebagai fondasi utama pembangunan.
Menurut Tito, Pulau Sulawesi memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Meski jumlah penduduk Sulawesi hanya sekitar 7,35 persen dari total penduduk Indonesia, kawasan ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pembangunan tidak akan berjalan tanpa suasana yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan harus terus diperkuat,” tegas Tito.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan nasional maupun daerah.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Forkopimda merupakan kunci dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bone siap mendukung dan mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Andi Akmal.
Mantan Anggota Komisi IV DPR RI menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, menjaga kondusivitas daerah, serta memastikan setiap program prioritas pemerintah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Stabilitas keamanan dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Karena itu, kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” tambahnya.
Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. (*)




