BONE,KLIKWARTA.ID --- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kini resmi hadir di Kabupaten Bone. Bone kembali mencatatkan sejarah penting dengan menjadi pusat pelaksanaan pengukuhan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kehadiran lembaga ini diharapkan memperkuat pengawasan obat dan makanan sekaligus mempermudah pelayanan bagi pelaku usaha di wilayah sekitar.
Peresmian Gedung Loka Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Bone ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Prof. dr. Taruna Ikrar., M. Biomed., Ph.D., bersama Gubernur Sulawesi selatan H. Andi Sudirman, S.T., dan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S. Sos., MM., didampingi Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M di Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Jumat, (06/03/2026).
Acara peresmian ini turut diikuti secara daring oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, S.H., MPM bersama Anggota Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari
Pengukuhan Unit Pelaksana Teknis Badan POM Tahun 2026. Adapun Pengukuhan ini, Meliputi: Pembentukan 7 Loka POM, Peningkatan klasifikasi 10 Loka POM menjadi Balai POM, Peningkatan klasifikasi 3 Balai POM menjadi Balai Besar POM dan Pengubahan lokasi 1 Loka POM.
Tak hanya itu, ditempat yang sama juga digelar Penyerahan Nomor Izin Edar dan sertifikat cara pembuatan/distribusi Obat dan Makanan yang baik kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Obat dan Makanan Wilayah kerja Loka POM Bone.
Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas kepercayaan menghadirkan kantor UPT Loka POM.
Menurutnya, kehadiran lembaga ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam pengawasan serta pembinaan produk obat dan makanan. Selain itu, akan mempercepat proses perizinan dan legalitas berbagai produk makanan dan minuman yang dihasilkan pelaku UMKM di daerah.
"Kami siap mendukung dan mengawal bersama. Dengan adanya UPT BPOM Ini proses legalitas produk makanan dan minuman lokal yang dihasilkan UMKM akan lebih cepat," ucap Bupati Bone.
Selain itu, Bupati Bone juga berharap tenaga lokal dapat diprioritaskan dalam perekrutan pegawai UPT BPOM Bone. Pemerintah Daerah, kata dia, juga siap memberikan dukungan fasilitas.
"Bone siap menyiapkan sarana pendukung, termasuk laboratorium. Kami juga siap menghibahkan lahan untuk pembangunan kantor BPOM ke depan. Harapan kami, tenaga kerja lokal bisa diprioritaskan," harapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Kabupaten Bone memiliki wilayah yang luas sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih intensif terhadap produk yang beredar di masyarakat.
“Selama ini banyak produk yang memerlukan izin edar dan pembinaan. Dengan hadirnya Loka POM di Bone, pengawasan akan lebih dekat sehingga masyarakat bisa lebih terlindungi dari produk yang tidak memenuhi standar,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, turut mengapresiasi berdirinya kantor UPT BPOM di Bone. Ia menilai keberadaan kantor tersebut akan mempermudah pengawasan obat dan makanan di wilayah Bosowasi.
"Dengan adanya kantor ini, pengawasan obat dan makanan di wilayah Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai akan lebih mudah. Saat ini produk yang beredar semakin banyak, sehingga perlindungan kepada masyarakat harus terus diperkuat," jelasnya.
Lebih lanjut, Menurut, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyebut pembentukan Loka Pengawas Obat dan Makanan di daerah merupakan langkah strategis yang untuk pertama kalinya dilakukan secara regional.
Ia juga menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung penguatan pengawasan hingga ke tingkat daerah, termasuk dalam aspek penegakan aturan.
Menurutnya, dukungan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan regulasi serta pemanfaatan aparat pemerintah daerah, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, untuk membantu pengawasan di lapangan.
“Kita ini sudah banyak produk yang masuk ke daerah, sehingga perlu perlindungan bagi masyarakat. Termasuk produk dari luar daerah yang masuk ke pasar lokal kita. Dengan adanya Loka POM di daerah, pengawasan akan semakin kuat,” jelasnya Gubernur Andalan Hati.
Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa Kabupaten Bone dipilih sebagai pusat pengukuhan UPT BPOM Tahun 2026 karena kesiapan fasilitas, dukungan pemerintah daerah, serta misi BPOM untuk memperkuat pelayanan hingga ke daerah terdepan.
Menurutnya, tujuh UPT Loka POM yang diresmikan secara nasional tersebut salah satunya dipusatkan di Bone yang nantinya akan melayani wilayah kawasan Bosowasi.
“Di Bone ini paling siap, baik dari sisi bangunan, fasilitas maupun hubungan dan dukungan dari pemerintah daerah. Kami mengapresiasi dukungan luar biasa dari Pemda Bone terhadap kegiatan ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa BPOM saat ini tengah memperkuat perannya agar lebih dekat dengan masyarakat.
“BPOM harus menjulang, membumi, dan mengakar. Kita sudah memiliki standar regulasi yang setara dengan negara maju seperti Amerika dan Inggris. Sekarang bagaimana layanan itu benar-benar hadir di masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Taruna Ikrar menyebut Indonesia memiliki sekitar 4,2 juta pelaku UMKM yang membutuhkan layanan BPOM, khususnya terkait izin edar dan pembinaan produk.
Saat ini BPOM memiliki 83 unit UPT di seluruh Indonesia. Pada tahun 2026 ditargetkan akan bertambah menjadi 100 unit melalui pembentukan tambahan 17 UPT baru nantinya.
Dengan hadirnya Loka POM di Kabupaten Bone, diharapkan pengawasan obat dan makanan semakin kuat sekaligus memberikan kemudahan layanan bagi pelaku usaha dan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat. (*/rls)
