BONE, KLIKWARTA.ID — Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2025.
Bimtek tersebut melibatkan 328 perwakilan BUMDes se-Kabupaten Bone yang berlangsung di Hotel Helios, Jalan Langsat, Kamis (27/11/2025).
Hal ini menandai keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa.
Dalam kesempatan ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Sosial Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat Hj. Andi Wahida, M.Si., para narasumber kompeten, serta ratusan peserta Bimtek dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bone.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin menekankan peran vital BUMDes sebagai instrumen nyata untuk mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes), bukan sekadar formalitas administratif.
Menurutnya, BUMDes merupakan ujung tombak peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang harus dikelola dengan visi bisnis yang kuat dan orientasi keberlanjutan. “BUMDes adalah instrumen untuk mendongkrak PADes, bukan lembaga yang hidup hanya di atas kertas,” jelasnya.
Ia mendorong serta mengajak seluruh desa di Bone untuk mereplikasi keberhasilan atau mencontoh Desa Ponggok Jawa Tengah yang mampu meraup pendapatan miliaran rupiah melalui pengelolaan objek wisata air.
”Kita bisa mencontoh keberhasilan Desa Ponggok. Desa yang dahulunya minim pemasukan, kini pendapatannya miliaran dan tidak lagi terlalu bergantung pada dana desa. Ini bukti kalau potensi dikelola dengan serius, hasilnya bisa luar biasa,” tegas Andi Akmal.
"Kalau Ponggok bisa, desa-desa di Bone juga bisa. Banyak desa punya sumber mata air, potensi wisata, atau peluang perdagangan yang belum dikelola maksimal,” tegasnya lagi.
Menurut, Wakil Bupati Bone banyak desa di Bone memiliki potensi serupa, mulai dari sumber mata air, wisata alam, hingga sektor perdagangan yang belum tergarap maksimal. Ia menyarankan agar BUMDes lebih jeli melihat peluang usaha, seperti menyewakan alat pertanian modern untuk mendukung mekanisasi atau menampung hasil panen petani guna menstabilkan harga.
“Ini momentum kolaborasi. Yang penting ada peluang pendapatan dulu, soal pembagian keuntungan bisa dibicarakan kemudian,” jelasnya.
Ia juga menyinggung makin aktifnya Dinas Pariwisata dalam mendorong desa-desa membuka potensi wisata baru.
”Saya lihat Dinas Pariwisata sekarang aktif turun ke desa. Ini momentum yang harus dimanfaatkan untuk kolaborasi. Yang penting ada peluang pendapatan dulu, soal pembagian keuntungan bisa dibicarakan kemudian,” lanjutnya lagi.
Selain strategi bisnis, Andi Akmal juga menanggapi kekhawatiran para pengurus terkait kehadiran Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap dapat menggeser posisi BUMDes. Ia meluruskan bahwa kedua lembaga tersebut justru harus saling menguatkan sebagai mitra dalam memperkuat ekonomi desa, terlebih dengan adanya dukungan pemerintah pusat melalui program Presiden Prabowo Subianto.
Hal senada diungkapkan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bone, H. Andi Akbar, S.Pd., M.Pd. Ia menegaskan bahwa BUMDes adalah lembaga pemerintah desa dan Koperasi Desa Merah Putih milik masyarakat, tidak boleh dipandang sebagai kompetitor.
”BUMDes adalah milik pemerintah desa, sementara Koperasi Merah Putih milik masyarakat melalui musyawarah anggotanya. Struktur dan mekanismenya berbeda, tapi arahnya sama yaitu pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” jelas Andi Akbar.
Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa pihaknya tengah gencar melakukan pemantauan langsung ke lapangan. "Langkah ini dilakukan secara intensif dan kerap tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada kepala desa maupun pengurus, guna mendapatkan gambaran riil mengenai kondisi dan tantangan BUMDes di berbagai wilayah," lanjut Akbar.
Dengan dorongan kuat dari pemerintah daerah dan komitmen untuk berkolaborasi, BUMDes di Kabupaten Bone diharapkan mampu menjadi pilar kemandirian desa dan penggerak utama ekonomi kerakyatan di masa mendatang. (*/rls)