BONE, KLIKWARTA.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi memulai tahapan awal pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) seluas 20 hektar di Kabupaten Bone.
Rencana proyek strategis ini ditandai dengan digelarnya pertemuan pemberitahuan awal di Balai Desa Turu Adae, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Selasa, (21/10/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bone, DR. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M., serta Tim Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Plt. Asisten I Setda Prov. Sulsel, Ir. H. Andi Bakti Haruni, C.E.S., selaku Ketua Tim.
Dalam sambutannya Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin menyampaikan bahwa terdapat lebih dari 30 pemilik lahan yang terlibat dalam rencana pengadaan ini.
Ia pun meminta seluruh pihak, khususnya pemilik lahan, untuk kompak dan menerima hasil penilaian harga yang akan ditetapkan oleh tim independen.
“Kami berharap, semua pemilik lahan dapat menerima hasil penilaian sesuai harga yang telah ditetapkan. Jangan sampai karena kurangnya kekompakan, program penting ini justru berpindah ke daerah lain,” pintanya.
Mantan Anggota Komisi IV DPR RI ini menegaskan, pembangunan SMA ini akan menjadikan Kecamatan Ponre sebagai pusat pendidikan baru di Bone bagian selatan.
Selain manfaat pendidikan, proyek ini juga akan menciptakan lapangan kerja selama proses pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dalam jangka panjang, seperti sektor jasa, perdagangan, dan transportasi.
“Ini bukan hanya soal pembangunan sekolah, tetapi juga tentang bagaimana kita membuka peluang baru bagi masyarakat sekitar,” lanjutnya lagi.
Sembari menjamin komitmen Pemkab Bone untuk memastikan seluruh proses pengadaan tanah dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, mewakili Gubernur Sulsel, Plt. Asisten I Setda Pemprov, Andi Bakti Haruni, menjelaskan bahwa pertemuan ini adalah tahapan pertama, yakni Pemberitahuan Awal kepada masyarakat mengenai rencana pengadaan lahan untuk kepentingan umum.
"Kami mendapatkan informasi langsung dari Bapak Gubernur dan saya ditunjuk selaku Ketua Tim Pengadaan Lahan. Saat ini, kita telah memasuki tahap persiapan, di mana hasil akhirnya adalah persetujuan dari para pemilik lahan," jelasnya
Lebih lanjut, Andi Bakti Haruni menyebut, Pemprov Sulsel telah menyiapkan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk kegiatan ini. Pembayaran ditargetkan dapat dilakukan tahun ini, asalkan ketersediaan anggaran mencukupi.
Ia merinci, setelah tahap pemberitahuan, proses akan berlanjut ke Pendataan Awal, kemudian Konsultasi Publik untuk validasi data, hingga akhirnya masuk tahap Persetujuan dan Penetapan Lokasi. Untuk menjamin keadilan harga.
“Kami akan membentuk tim penilai independen bukan dari pihak pemerintah maupun pemilik lahan. Ini tujuannya agar proses penilaian harga tanah berjalan secara objektif dan adil, dan pemerintah tidak menetapkan harga secara sepihak.” jelasnya lagi.
"Sesuai petunjuk Bapak Gubernur Sulsel, seluruh proses pengadaan tanah ini dapat diselesaikan paling lambat akhir November 2025," ungkapnya.
Setelah mendengarkan pemaparan rinci dari Wakil Bupati Bone dan Ketua Tim Pengadaan Tanah, serta melalui sesi dialog, para pemilik lahan yang terlibat secara prinsip menyetujui rencana pembebasan tanah dan sepakat untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya.
Dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Perkimtan Provinsi, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi, perwakilan ATR/BPN Kab. Bone, Kadis Perkimtan Bone, Camat Ponre, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, dan tokoh pemuda setempat.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) berencana membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) di Desa Turuadae, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
Untuk mendukung pembangunan tersebut, dibutuhkan lahan seluas lebih kurang 20 hektar yang akan digunakan sebagai lokasi sekolah.
Pengadaan tanah akan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bone, dan ditargetkan rampung pada tahun 2025.
Sementara itu, pembangunan fisik sekolah direncanakan berlangsung selama dua tahun, yakni pada periode 2026 hingga 2027. Diharapkan, keberadaan SMA ini dapat mendorong kemajuan sektor pendidikan di Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan pada umumnya. (*/rls)