JAKARTA, KLIKWARTA.ID — Pemerintah Kabupaten Bone berharap dukungan penuh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam merealisasikan program pro rakyat di Bumi Arung Palakka.
Hal itu terasa dalam kunjungan kerja (Kunker) Wakil Bupati (Wabup) Bone Andi Akmal Pasluddin beserta rombongan yang diterima oleh Direktur Dana Transfer Umum (DTU) Sandy Firdaus bersama tim di Kantor Kemenkeu RI, Jl. Dr. Wahidin Jakarta Pusat, Senin, (13/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut Wabup Bone Andi Akmal menyampaikan, Kunker ini dalam rangka membahas alokasi Dana Transfer Umum (DTU) untuk Kabupaten Bone, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant serta Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, dukungan pendanaan dari Kemenkeu RI sangat penting mengingat struktur pendapatan APBD Kabupaten Bone masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
"DAU Block Grant dan DBH menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai program strategis dan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta penyelenggaraan pemerintahan," jelas mantan Anggota Komisi IV DPR RI.
Andi Akmal menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone saat ini masih terbatas dan belum mampu menutupi seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah, karena itu, ruang fiskal daerah sebagian besar terbentuk dari dana transfer.
"Makanya, kami terus menjaga komitmen terhadap program prioritas dan layanan publik. Pemerintah Kabupaten Bone telah menetapkan sejumlah program dan kegiatan prioritas yang selaras dengan RPJMD dan RKPD, serta mendukung pencapaian target nasional. Namun, kepastian pendanaan menjadi kunci agar program-program tersebut dapat berjalan tepat waktu sesuai target," jelasnya.
Lebih lanjut, Wabup Bone menambahkan bahwa DBH dan DAU Block Grant bersifat fundamental bagi pemerataan fiskal antar daerah. DBH merupakan bagian dari skema bagi hasil yang mencerminkan hak fiskal daerah atas sumber daya yang berasal dari wilayahnya, sedangkan DAU Block Grant berfungsi untuk mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah.
Selain itu, dana transfer dari pusat juga memiliki peran strategis sebagai instrumen stabilisasi ekonomi daerah, terutama di tengah proses pemulihan ekonomi nasional.
"Keberlangsungan transfer pusat sangat krusial untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong aktivitas pembangunan, dan menggerakkan ekonomi lokal," pungkasnya.
Pemkab Bone di bawah pemerintahan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman bersama Wabup Andi Akmal Pasluddin menggenjot program pro rakyat.
Olehnya itu, Pemkab Bone berharap mendapat dukungan melalui Dana Transfer Umum (DTU), khususnya komponen Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Permohonan dukungan ini didasarkan tidak lepas dari DAU dan DBH merupakan Sumber Utama Pembiayaan Daerah Struktur pendapatan APBD Kabupaten Bone sebagian besar masih sangat bergantung pada transfer dari Pemerintah Pusat. (*/rls)