BONE, KLIKWARTA.ID — Wakil Bupati Bone, DR. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten, Andi Arman Boby, SSTP, M.Si., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi kapal pelayaran rakyat (KLM), di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Bone, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kamis, (11/09/2025).
Rapat yang berlangsung ini menyusul keluhan dari para Pelra (Pelayaran Rakyat) yang belakangan kesulitan mendapatkan solar subsidi. Kelangkaan dan distribusi yang tidak merata dikhawatirkan mengganggu aktivitas pelayaran dan berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat pesisir.
Turut hadir dalam rapat Syahbandar Bajoe, serta sejumlah perwakilan Pelra dari berbagai wilayah yang sehari-hari melayani jalur transportasi laut masyarakat serta tamu undangan yang sempat hadir.
Dalam arahannya Wakil Bupati Bone menegaskan bahwa penyaluran BBM bersubsidi tidak boleh lagi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Menurutnya, pemerintah daerah berkewajiban memastikan subsidi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
"Kita harus cari solusi permanen atas masalah ini, karena banyak oknum yang mengambil keuntungan. BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran, terutama bagi nelayan dan pelra yang menjadi tulang punggung transportasi rakyat," tegasnya.
Sementara dari perwakilan Pelra pun diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Salah satu perwakilan Pelra Bajoe menekankan komitmen pihaknya untuk selalu mengikuti aturan pemerintah, asalkan kebutuhan dasar mereka terhadap BBM subsidi tetap terpenuhi. Ia juga memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan solar subsidi di wilayahnya.
Menanggapi hal itu, mantan Anggota Komisi IV DPR RI meminta data detail mengenai kebutuhan BBM kapal perbulan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih terukur. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mengutus perwakilan mendampingi ke Jakarta pekan depan, guna memperjuangkan kepentingan Pelra Bone dalam pertemuan tingkat pusat.
Selain itu, Wakil Bupati Bone menegaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk tetap memberikan pelayanan maksimal kepada Pelra selama proses penyelesaian berlangsung. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas aktivitas pelayaran serta memberi kepastian bagi masyarakat pengguna jasa transportasi laut.
"Kita ingin persoalan ini segera selesai, agar pelayaran rakyat bisa berjalan normal tanpa harus terus dibayangin kekhawatiran akan ketersediaan solar subsidi," ungkapnya. (*/rls)