BONE, KLIKWARTA.ID — Wakil Bupati Bone, Dr.H.Andi Akmal Pasluddin, S.P., MM., menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko bagi pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Helios, Jl Langsat, Kota Watampone, Selasa, (30/09/2025).
Dalam kesempatan tersebut kegiatan ini turut dihadiri oleh Heri Jumpono Kurniawan beserta Tim selaku pengendali teknis, para Kepala OPD, Sekretaris, PPTK, serta tamu undangan lainnya.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Inspektorat Daerah Pemda Bone.
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan manajemen risiko merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
"Dengan keterbukaan ini, rakyat sebagai pemilik mandat, negara tentu berhak menilai apa yang kita kerjakan. Kinerja pemerintah harus terlihat, baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Itu sebabnya, manajemen risiko penting diterapkan bukan hanya di sektor perbankan dan keuangan. Tapi juga dalam birokrasi pemerintahan," katanya.
Mantan Anggota Komisi IV DPR RI juga menambahkan bahwa birokrasi ke depan harus lebih aktif dan responsif terhadap perubahan.
"Kita tidak bisa lagi hanya duduk di kantor. Pemerintah harus aktif membangun komunikasi dua arah dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa masyarakat memang punya hak, tetapi juga memiliki kewajiban," tambahnya.
Lebih lanjut, ia juga menambahkan pentingnya sinergi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
"Bapak-bapak Kepala OPD diberi tunjangan dan fasilitas, karena ada risiko yang harus dihadapi. Saya resah melihat pendapatan daerah belum maksimal, padahal kewajiban belanja kita sangat besar. Ini harus dijawab bersama, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan hanya tanggung jawab eksekutif, tetapi tugas kita semua,"
Untuk itu, ia merencanakan menghadirkan KPK di Bone, guna memberikan pemahaman kepada aparat maupun wajib pajak.
Sementara itu, Plt. Inspektur Daerah Bone, Esau Stevanus Jalub Huwae, S.IP., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa Bimtek ini merupakan bagian dari upaya memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi (SPIP).
"Harapan kita, pada penilaian penyelenggaraan SPIP tahun 2025. Bone tetap berada pada level 3 penuh atau standar nasional. Namun, yang lebih penting, kegiatan ini bukan sekadar mengejar nilai, melainkan memahami dan menerapkan manajemen risiko secara efektif," ujarnya.
Esau menambahkan, penerapan manajemen risiko harus mampu memberikan pola yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien, efektif, serta didukung oleh pelaporan keuangan yang andal, pengelolaan aset yang baik, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. (*/rls)