BONE,KLIKWARTA.id —.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan reses masa sidang III, selama enam hari, mulai 24 sampai 31 Juli 2025.
Momentum tersebut dimanfaatkan oleh seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kembali ke daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing, untuk melakukan silaturahmi dan dialog guna menampung aspirasi masyarakat yang nantinya akan dijadikan pokok pikiran anggota DPRD dan disampaikan ke pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yasir Machmud, melontarkan kecaman keras terhadap kelangkaan solar subsidi yang terjadi di Kabupaten Bone.
Hal itu disampaikan langsung saat reses dan temu konstituen di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, pada Senin (28/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, keluhan masyarakat mengenai sulitnya mengakses solar subsidi menjadi sorotan utama. Warga menyampaikan bahwa birokrasi yang berbelit serta persyaratan administrasi yang rumit menyulitkan mereka, sementara di sisi lain, solar subsidi justru beredar bebas di pasaran dengan harga tinggi.
"Ini sungguh memprihatinkan. Di satu sisi, masyarakat kesulitan mendapatkan solar subsidi yang seharusnya menjadi hak mereka. Di sisi lain, solar justru dijual bebas dengan harga melambung. Ini bukti nyata kegagalan sistem distribusi dan lemahnya pengawasan,” tegas Yasir.
Legislator Partai Gerindra itu juga menekankan perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Ia mengusulkan:
1. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penyelewengan dan penimbunan solar subsidi.
2. Perbaikan sistem distribusi agar lebih efisien dan tepat sasaran.
3. Pendidikan masyarakat tentang tata cara dan hak mereka dalam memperoleh subsidi.
4. Transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi agar publik bisa turut mengawasi.
Yasir Mahmud yang juga Ketua KONI Provinsi meminta pemerintah segera menyelidiki laporan mengenai penjualan solar subsidi di luar jalur resmi dan menindak tegas pelaku pelanggaran.
“Kelangkaan solar subsidi ini bukan hanya menyulitkan masyarakat, tapi juga melumpuhkan perekonomian lokal, terutama nelayan dan petani yang sangat bergantung padanya,” pintanya.
Mantan Pengurus Hipmi Sulsel ini berjanji akan terus mengawal isu ini di tingkat provinsi dan memperjuangkan agar masyarakat Bone memperoleh akses yang adil terhadap solar subsidi. (*/rls)