-->

Dana Desa Harus Tepat Sasaran, Wabup AAP: Jangan Hanya Kejar Penyerapan Anggaran

—- Tekankan Anggaran Desa Harus Tepat Sasaran, Tak Sekadar Besar tetapi Berdampak bagi Masyarakat

BONE, KLIKWARTA.ID – Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menegaskan bahwa pengelolaan anggaran desa harus dilakukan secara cermat, transparan, dan akuntabel agar tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Asistensi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Bone melalui Inspektorat Daerah di Hotel Helios Watampone, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APB Desa” tersebut diikuti para kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Bone. Kegiatan berlangsung selama empat hari, mulai 17 hingga 20 November 2026.

Dalam pemaparannya yang bertajuk “Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel”, Andi Akmal menekankan pentingnya peran kepala desa dan perangkatnya sebagai ujung tombak pembangunan sekaligus garda terdepan pelayanan masyarakat.

Menurutnya, desa merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, setiap rupiah anggaran desa harus dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian alokasi anggaran, termasuk dana desa. Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa semakin cermat dalam menentukan prioritas pembangunan.

“Dengan anggaran yang terbatas, kita harus mampu memaksimalkan penggunaannya untuk pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Wabup yang akrab disapa AAP itu mengingatkan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan ataupun menurunkan angka kemiskinan.

Karena itu, ia meminta pemerintah desa tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program memiliki hasil dan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain itu, Andi Akmal mendorong pemerintah desa lebih kreatif menggali potensi wilayah masing-masing untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Salah satu langkah yang dapat dilakukan, kata dia, melalui pengelolaan aset desa secara produktif dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu menjadi sumber pendapatan sekaligus penggerak kemandirian ekonomi masyarakat.

AAP juga mengingatkan pentingnya koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Daerah. Menurutnya, Inspektorat merupakan mitra pemerintah desa dalam memastikan tata kelola keuangan berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah kesalahan administrasi dan potensi penyimpangan hukum.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, termasuk melalui digitalisasi sistem keuangan untuk memudahkan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, Esau Stevanus Jacub Huwae, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa asistensi dan pendampingan tersebut bertujuan membantu pemerintah desa memahami regulasi serta mengidentifikasi titik rawan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan.

Ia menegaskan, pengelolaan keuangan desa harus dipahami secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban.

Menurut Esau, Inspektorat dapat memberikan pendampingan terhadap persoalan yang bersifat administratif. Namun, apabila ditemukan indikasi tindak pidana, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH).

“Jangan sampai kita tidak melakukan identifikasi sejak awal sehingga akhirnya salah langkah. Pendampingan ini menjadi kesempatan untuk memahami aturan dan melakukan pencegahan dini,” jelasnya.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bone, Anton Wahyudi, S.H., M.H., yang memaparkan aspek hukum, upaya pencegahan tindak pidana korupsi, serta konsekuensi hukum atas penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bone berharap kepala desa dan seluruh perangkat desa semakin memahami regulasi, meningkatkan kualitas administrasi, serta mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan tata kelola yang baik, anggaran desa diharapkan tidak hanya terserap sesuai perencanaan, tetapi juga tepat sasaran, produktif, dan mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (*)

Komentar

Berita Terkini