BONE,KLIKWARTA.ID – Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., mengingatkan para perencana pembangunan agar tidak menyusun program hanya berdasarkan asumsi. Ia menegaskan, setiap kebijakan harus bertumpu pada data yang akurat dan kondisi nyata di lapangan.
Pesan tersebut disampaikan AAP saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2026 yang dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Menurutnya, perencanaan merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Jika sejak awal perencanaan tidak disusun dengan baik, program yang dijalankan berisiko tidak mencapai hasil maksimal.
“Keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh perencanaannya. Karena itu, perencanaan harus menjadi perhatian utama. Banyak program tidak mencapai hasil maksimal karena sejak awal tidak didukung perencanaan yang baik,” tegas Andi Akmal.
Ia secara khusus menyoroti pentingnya validitas data dalam penyusunan program pemerintah.
“Data yang digunakan harus akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, bukan dibuat-buat,” kata AAP.
Wabup Bone juga menambahkan, perencanaan juga harus menggunakan pendekatan bottom-up, yakni menggali kebutuhan masyarakat dari tingkat bawah sebelum program ditetapkan.
“Perencanaan juga harus berangkat dari kebutuhan masyarakat di bawah. Dengan begitu, program yang dirumuskan akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata,” lanjutnya.
Monev Jadi Alat Kendali, Bukan Sekadar Formalitas
Dalam rakor tersebut, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Yanuar Fad, S.T., M.Si., yang hadir mewakili kepala badan, juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi.
Yanuar mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bone atas dukungan fasilitas dalam pelaksanaan rakor tersebut.
Ia mengatakan, monev bukan sekadar agenda administratif, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan program yang telah direncanakan benar-benar berjalan sesuai target.
“Monitoring dan evaluasi bukan sekadar instrumen administratif atau formalitas, melainkan alat kendali untuk memantau kemajuan program, mengidentifikasi kendala sejak dini, serta memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai target,” ujarnya.
Menurut Yanuar, monev secara konsisten dapat membantu pemerintah memantau perkembangan fisik dan keuangan, mendeteksi hambatan, serta memastikan penggunaan sumber daya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah kabupaten/kota agar kebijakan pembangunan dapat diterapkan secara optimal.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita ingin memastikan setiap kebijakan dan program yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara optimal oleh pemerintah daerah, sehingga anggaran yang dikelola tidak hanya terserap dengan baik, tetapi juga tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Bone Didorong Jadi Pusat Pertumbuhan
AAP kemudian menyoroti pentingnya keselarasan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Menurutnya, kabupaten/kota merupakan wilayah yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, program provinsi perlu diselaraskan dengan kebutuhan dan potensi daerah.
“Kabupaten/kota merupakan wilayah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu, kami berharap koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus diperkuat, sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan searah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di Sulawesi Selatan,” jelasnya.
AAP juga berharap pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dilakukan secara lebih merata, termasuk memperkuat Bone dan wilayah sekitarnya sebagai salah satu pusat pertumbuhan di bagian timur provinsi.
Ia turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pembangunan di Bone, termasuk bantuan keuangan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Rakor Monev 2026 tersebut membahas empat agenda utama, yakni evaluasi indikator pembangunan daerah, penyelarasan prioritas pembangunan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, identifikasi hambatan dan isu strategis, serta perumusan rencana tindak lanjut.
Melalui rakor tersebut, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan semakin memperkuat koordinasi agar perencanaan pembangunan berbasis data dapat menghasilkan program yang lebih tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)