BONE,KLIKWARTA.ID —- Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., didampingi Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone sekaligus menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone, Rabu (1/7/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Bone, A. Tenri Walinonong, S.H., serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, dan sejumlah undangan.
Bupati Bone mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bone atas sinergi dan kerja sama yang selama ini terjalin dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
“Pemerintah Kabupaten Bone menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas komitmen serta kerja sama yang terus terbangun dalam mengawal pembangunan daerah,” jelas Andi Asman Sulaiman.
Bupati juga menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Bone dan DPRD telah membuahkan hasil positif. Salah satunya ditandai dengan keberhasilan Kabupaten Bone kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Dikatakan, Andi Asman capaian tersebut menjadi bukti komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bone juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kepala bagian, camat, serta tamu undangan lainnya
Sebelumnya, Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kab. Bone di Ruang Paripurna Kantor DPRD Bone pada Selasa malam, (30/06/2026)
Rapat tersebut terkait Pandangan Umum Fraksi - Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Evaluasi APBD 2025, NasDem DPRD Bone Minta Belanja Daerah Fokus pada Kebutuhan Masyarakat
Fraksi Partai NasDem DPRD Bone menyampaikan sejumlah apresiasi dan catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025.
Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi NasDem, Abul Khaeri. Fraksi NasDem DPRD Bone sendiri beranggotakan H. Muslimin, A. Muh. Salam, Abul Khaeri, dan A. Heryanto Bausad.
Fraksi NasDem menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi dokumen administratif yang memuat angka-angka keuangan, tetapi juga harus menjadi instrumen evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan dampaknya bagi masyarakat.
Menurut Fraksi NasDem, setiap penggunaan anggaran daerah harus dapat diukur manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta pencapaian target pembangunan daerah.
Selain itu, Fraksi NasDem menyoroti masih tingginya ketergantungan Kabupaten Bone terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.
Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset yang produktif, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang sah.
Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya penyusunan proyeksi pendapatan daerah yang lebih rasional dan terukur agar tidak menimbulkan kesenjangan antara target dan realisasi pendapatan yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Di sektor pembangunan sosial, Fraksi NasDem mengapresiasi tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bone selama tahun 2025. Namun demikian, pemerintah daerah diminta tetap memperkuat berbagai program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan sektor pertanian, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, serta perluasan akses layanan kesehatan dan perlindungan sosial.
Fraksi NasDem juga memberikan perhatian terhadap meningkatnya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kebijakan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, penguatan UMKM, ekonomi kreatif, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
Di bidang kesehatan, Fraksi NasDem menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off yang dinilai telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Bone, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.
Selain itu, Fraksi NasDem menegaskan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial harus tetap menjadi prioritas utama dalam penggunaan APBD.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat pengawasan, efisiensi anggaran, serta reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Fraksi NasDem berharap seluruh masukan dan catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025 demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Fraksi PPP DPRD Bone Puji Kinerja APBD 2025
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Bone juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Fraksi PPP DPRD Bone, Chaerul Anam, S.Q., S.Sos.
Fraksi PPP DPRD Bone beranggotakan Chaerul Anam, Khairul Amran, Rangga Risaswara, S.H., Hj. Adriani A. Page, S.E., dan H.A. Halim Hasdin, S.H.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PPP memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah yang dinilai menunjukkan tren positif.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut sebagai bukti bahwa berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah mulai membuahkan hasil.
Fraksi PPP menilai kebijakan intensifikasi pendapatan, digitalisasi sistem retribusi, serta pembenahan tata kelola perpajakan daerah menjadi langkah strategis yang patut diapresiasi karena mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah.
Selain itu, PPP juga mengapresiasi capaian pendapatan transfer dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang dinilai turut mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bone.
Di sektor belanja daerah, Fraksi PPP memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam menjaga keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut PPP, realisasi belanja daerah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan.
Fraksi PPP juga menilai pembangunan infrastruktur yang terus berjalan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan.
Pada aspek pembiayaan daerah, PPP mengapresiasi pengelolaan keuangan daerah yang dinilai semakin baik. Terbentuknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dianggap mencerminkan meningkatnya kapasitas fiskal daerah serta penerapan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
Selain itu, Fraksi PPP juga memberikan penghargaan atas upaya pemerintah daerah dalam menyehatkan kondisi keuangan daerah melalui pengurangan beban utang serta pengelolaan kewajiban jangka panjang secara bertanggung jawab dan terukur.
Secara keseluruhan, Fraksi PPP menilai pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang positif. Fraksi PPP berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi modal penting dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone.
Fraksi PKS DPRD Dorong Bone Bangun Unit Penangkaran Benih Padi, Perkuat Swasembada Pangan Daerah
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bone mendorong Pemerintah Kabupaten Bone untuk segera membangun Unit Penangkaran Benih Padi sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan daerah.
Dorongan tersebut disampaikan melalui pandangan umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025.
Pandangan umum Fraksi PKS dibacakan oleh juru bicara fraksi, Andi Maulana. Fraksi PKS yang dipimpin Ketua Zaenal Takdir, S.M., dengan Sekretaris Andi Nurjaya, S.H., serta anggota Yuyun Adryani, S.H., menilai keberadaan unit penangkaran benih padi sangat penting untuk menjamin ketersediaan benih unggul yang berkualitas bagi petani di Kabupaten Bone.
Menurut Fraksi PKS, pembangunan unit penangkaran benih padi akan memudahkan akses petani terhadap benih berkualitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan benih dari luar daerah.
“Keberadaan unit penangkaran benih ini diharapkan mampu menjamin ketersediaan benih unggul yang berkualitas, mudah diakses oleh petani, serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan benih dari luar daerah,” ungkap Fraksi PKS dalam pandangan umumnya.
Selain itu, program tersebut dinilai dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, menekan biaya produksi petani, serta memperkuat posisi Kabupaten Bone sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Atas dasar itu, Fraksi PKS meminta agar pembangunan dan pengembangan unit penangkaran benih padi menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Bone dalam perencanaan pembangunan sektor pertanian ke depan.
Selain menyoroti sektor pertanian, Fraksi PKS juga menyampaikan sejumlah catatan terkait pengelolaan keuangan daerah. Di antaranya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas dan efisiensi belanja daerah, serta penguatan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Dalam pandangannya, Fraksi PKS mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bone atas penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Pada akhir pandangannya, Fraksi PKS menyatakan pada prinsipnya dapat menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fraksi PKS berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (*)